Jangkauan Jakarta Utara — Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera mencapai Rp51,82 triliun. Angka tersebut merupakan estimasi awal berdasarkan hasil asesmen sementara yang dilakukan oleh Kementerian PUPR bersama BNPB dan pemerintah daerah.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam dua pekan terakhir meninggalkan dampak besar pada infrastruktur, pemukiman, hingga fasilitas publik. Sejumlah daerah masih menerapkan status tanggap darurat sambil melakukan proses normalisasi akses dan penyelamatan warga.
Kerusakan Meluas, Banyak Infrastruktur Kritis Terputus
Banjir dan longsor yang dipicu curah hujan ekstrem menyebabkan kerusakan besar pada:
-
Jalan nasional dan provinsi
-
Jembatan penghubung antardaerah
-
Irigasi pertanian
-
Fasilitas pendidikan
-
Permukiman penduduk di bantaran sungai
-
Infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi
Beberapa jembatan utama bahkan dilaporkan hanyut dan jalan poros terputus sehingga menghambat distribusi bantuan dan mobilisasi alat berat.
“Dampaknya sangat luas. Banyak infrastruktur yang tidak hanya rusak ringan, tetapi membutuhkan pembangunan ulang,” ungkap pejabat Kementerian PUPR.
Baca juga: KN Ganesha Tiba di Sibolga Setelah Lima Hari Berlayar dari Jakarta
Rincian Kebutuhan Anggaran
Estimasi Rp51,82 triliun tersebut mencakup:
-
Rekonstruksi jalan dan jembatan → Rp24 triliun
-
Perbaikan irigasi dan pengendalian banjir → Rp12 triliun
-
Rehabilitasi rumah dan fasilitas publik → Rp8,5 triliun
-
Penanganan darurat dan logistik → Rp2,3 triliun
-
Pemulihan listrik, telekomunikasi, dan sarana vital → Rp5 triliun
Angka ini masih bersifat sementara dan bisa berubah setelah asesmen lengkap selesai dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak.
Tiga Provinsi Paling Terdampak
Tiga provinsi yang mengalami kerusakan terbesar antara lain:
-
Sumatera Barat
-
Sumatera Utara
-
Aceh
Di beberapa wilayah, banjir bandang merendam ribuan rumah sementara longsor menutup jalan vital hingga berhari-hari. Wilayah perbukitan dengan struktur tanah labil menjadi titik kerawanan tertinggi.
BPBD setempat bersama pemerintah pusat masih melakukan pendataan sambil menjalankan operasi kemanusiaan.
Pemerintah Fokus pada Penanganan Darurat
Menteri PUPR menegaskan bahwa saat ini pemerintah memprioritaskan pemulihan darurat termasuk pembukaan akses, pemasangan jembatan darurat (bailey), serta pembersihan material di kawasan permukiman.
“Kami memastikan masyarakat kembali dapat mobilitas. Setelah fase darurat, baru masuk ke perencanaan rekonstruksi permanen,” ujarnya.
Di sejumlah daerah, TNI, Polri, hingga relawan turut dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan mengangkut bantuan.
Anggaran Akan Diambil dari Multi-Sumber
Untuk menutup kebutuhan Rp51,82 triliun, pemerintah merencanakan kombinasi pendanaan berupa:
-
APBN murni
-
Revisi anggaran K/L
-
Dana rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB
-
Dana daerah (APBD)
-
Dukungan pihak swasta melalui CSR
-
Kerja sama internasional, termasuk hibah
Penggunaan multi-sumber pendanaan dinilai perlu karena nilai kerusakan yang sangat besar dan luasnya wilayah terdampak.
Potensi Bencana Susulan Diantisipasi
BMKG mengingatkan bahwa potensi hujan intensitas tinggi masih dapat terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah rawan banjir dan longsor.
“Mitigasi harus diperkuat karena kondisi tanah masih jenuh air dan rentan bergerak,” kata BMKG dalam keterangan resminya.
Harapan Pemulihan dan Pembangunan Kembali
Pemerintah menargetkan pembangunan ulang infrastruktur vital dapat selesai sebelum akhir 2026, mengingat skala kerusakan yang signifikan. Masyarakat di daerah terdampak berharap proses rekonstruksi berjalan cepat dan transparan.
“Yang penting akses jalan cepat dibuka, supaya aktivitas warga kembali normal,” ujar seorang warga yang rumahnya terdampak banjir.
