Jakarta Utara – Nama aktivis Ferry Irwandi kembali mencuat di ruang publik usai aksinya membongkar dugaan keterlibatan intelijen dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta beberapa waktu lalu. Namun, bukannya mendapat respons positif atas keterangannya, kini Ferry justru menghadapi sorotan hukum. Ia dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dugaan pelanggaran pidana yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat sipil.
Kronologi Kasus
Awal mula polemik ini bermula ketika Ferry hadir dalam aksi demonstrasi menolak kebijakan pemerintah yang digelar di depan gedung DPR RI. Di hadapan awak media, ia menyebut adanya keterlibatan aparat yang menyamar sebagai intel di tengah massa aksi. Menurutnya, keberadaan intel tersebut bukan sekadar memantau, melainkan juga diduga mencoba memprovokasi situasi.
Pernyataan itu sontak viral dan menimbulkan pro kontra. Sebagian kalangan menganggap keterangannya wajar sebagai bentuk kontrol publik, namun ada pula yang menilai ucapan Ferry bisa menimbulkan kegaduhan dan merusak citra institusi negara, khususnya TNI.
Laporan Hukum Mengikuti
Tak lama berselang, sejumlah pihak yang mengatasnamakan diri sebagai pendukung stabilitas keamanan melaporkan Ferry ke aparat penegak hukum. Ia dituduh menyebarkan berita bohong dan membuat kegaduhan di ruang publik. Laporan tersebut kini tengah ditelaah, bahkan ada indikasi kasusnya akan diproses ke tahap penyidikan.
“Pernyataan saudara FI berpotensi menimbulkan keresahan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kami serahkan prosesnya ke pihak kepolisian,” ujar salah satu pelapor di Polda Metro Jaya.
Baca juga: Empat Ruko Foodcourt Dekat Stasiun MRT Cipete Ludes Terbakar
Reaksi Ferry dan Kuasa Hukum
Menanggapi laporan tersebut, Ferry Irwandi menyatakan bahwa dirinya hanya menyuarakan fakta yang ia temukan di lapangan. Ia menegaskan tidak memiliki niat untuk memfitnah atau merugikan institusi tertentu.
“Saya hanya bicara apa adanya. Kalau memang ada aparat yang bertugas, seharusnya transparan. Jangan malah menyalahkan rakyat yang bersuara,” ungkap Ferry.
Kuasa hukum Ferry juga menegaskan bahwa laporan tersebut terkesan mengada-ada dan bernuansa politis. Menurut mereka, langkah hukum itu justru bisa membungkam kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang.
Sorotan Publik dan Dukungan Aktivis
Kasus ini memicu respons beragam dari aktivis dan akademisi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyatakan keprihatinannya dan mendesak agar kasus ini tidak dijadikan preseden buruk terhadap kebebasan berpendapat.
“Kalau setiap kritik dianggap pidana, maka ruang demokrasi kita makin sempit. Harusnya TNI dan aparat menanggapi dengan klarifikasi, bukan dengan pelaporan,” ujar salah satu pengamat politik.
Menanti Langkah Aparat
Hingga kini, pihak kepolisian masih mengkaji bukti awal sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Sementara TNI sendiri belum banyak memberikan komentar resmi, meski sejumlah perwira menegaskan bahwa tuduhan Ferry tidak berdasar.
Kasus Ferry Irwandi menjadi ujian tersendiri bagi komitmen pemerintah dalam menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Publik kini menunggu apakah laporan terhadap Ferry akan benar-benar berlanjut ke meja hijau, atau justru berhenti di tahap klarifikasi.
