Jangkaua Jakarta Utara – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji yang menyeret sejumlah pihak. Dalam perkembangan terbaru, KPK memeriksa lima saksi dari berbagai biro perjalanan haji dan umrah pada Jumat (13/9/2025). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali keterlibatan pihak swasta dalam praktik dugaan jual-beli kuota haji.
Lima Saksi dari Biro Perjalanan
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa kelima saksi yang dipanggil berasal dari biro perjalanan haji dan umrah yang beroperasi di Jakarta, Surabaya, dan Makassar.
Dugaan Jual-Beli Kuota Haji
Kasus korupsi kuota haji ini mencuat setelah KPK menemukan indikasi adanya praktik jual-beli slot haji reguler yang seharusnya menjadi hak masyarakat umum.
Menurut informasi yang berkembang, biaya untuk mendapatkan slot haji tambahan bisa mencapai puluhan juta rupiah per jamaah.
“KPK menemukan adanya aliran dana mencurigakan dari biro perjalanan ke pihak-pihak yang diduga berhubungan dengan pejabat. Ini yang sedang kami dalami melalui pemeriksaan saksi,” ujar Ali.
Baca juga: Buruh dan Mahasiswa Desak Reformasi Polri dalam Aksi Damai di Patung Kuda
Fokus Penyidikan: Aliran Dana dan Peran Pejabat
Dalam proses penyidikan, KPK menaruh perhatian khusus pada aliran dana yang masuk ke rekening biro perjalanan maupun perorangan. Penyidik menduga ada pola kerja sama antara oknum pejabat di Kementerian Agama dengan penyelenggara perjalanan haji.
“Setiap informasi dari saksi sangat penting untuk memperkuat konstruksi hukum kasus ini,” jelas Ali.
Dukungan Publik dan Transparansi
Kasus ini mendapat perhatian besar dari publik. Banyak pihak menilai bahwa dugaan praktik jual-beli kuota haji merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat.
Sejumlah organisasi masyarakat Islam pun mendorong KPK bekerja transparan dan tuntas dalam menuntaskan kasus ini.
Komitmen KPK
KPK menegaskan bahwa pihaknya akan menindak siapa pun yang terbukti terlibat, baik dari kalangan biro perjalanan maupun pejabat pemerintah. “Kami tegaskan, tidak ada kompromi dalam kasus ini. Jika terbukti, tentu akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ali.
Pemeriksaan lima saksi terbaru ini diharapkan membuka tabir lebih luas mengenai skema dugaan korupsi kuota haji. Publik menanti langkah KPK berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka baru dalam waktu dekat.
