Jangkauan Jakarta Utara – Lembaga Masyarakat Sipil Bersatu Indonesia (MSBI) resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan tersebut, MSBI juga mendesak lembaga antirasuah memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk dimintai klarifikasi terkait proyek tersebut.
Dugaan Korupsi dalam Proyek Strategis
NTC yang dibangun untuk mendukung pengembangan olahraga nasional di IKN disebut-sebut bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. MSBI menilai ada indikasi penyalahgunaan anggaran, mark up biaya, hingga potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan proyek yang melibatkan sejumlah perusahaan BUMN.
“Kami menemukan kejanggalan dalam kontrak kerja, mekanisme pengadaan, dan laporan keuangan proyek NTC. Oleh karena itu, kami meminta KPK turun tangan,” ujar Ketua MSBI, Ahmad Rasyid, usai menyerahkan laporan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (17/9).
Desak KPK Panggil Erick Thohir
Dalam pernyataannya, MSBI menekankan bahwa Erick Thohir sebagai Menteri BUMN harus bertanggung jawab memberi penjelasan. Erick dianggap mengetahui secara detail keterlibatan sejumlah perusahaan pelat merah dalam proyek pembangunan NTC IKN.
“Karena BUMN terlibat langsung, maka sudah selayaknya Menteri BUMN dipanggil untuk memberikan keterangan. Transparansi sangat penting agar publik tidak kehilangan kepercayaan,” tambah Ahmad.
Serahkan Dokumen dan Bukti Awal
MSBI mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada KPK, termasuk data kontrak proyek, rincian pembiayaan, serta laporan dari lapangan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi KPK dalam melakukan penyelidikan awal.
“Bukti yang kami serahkan bukan sekadar asumsi, tetapi hasil investigasi lapangan dan kajian dari tim ahli hukum serta auditor independen,” jelas Ahmad.
Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Kronologi Penculikan KCP Bank yang Berujung Tewas
KPK Janji Pelajari Laporan
Menanggapi laporan itu, juru bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dokumen yang diserahkan MSBI. Ia menegaskan KPK berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan masyarakat sepanjang terdapat bukti awal yang cukup.
“Kami hargai partisipasi masyarakat. Laporan ini akan diverifikasi lebih lanjut oleh tim pengaduan masyarakat KPK,” kata Ali.
Dukungan Publik untuk Transparansi IKN
Kasus dugaan korupsi dalam pembangunan fasilitas olahraga di IKN ini mendapat perhatian publik. Beberapa aktivis antikorupsi menilai, jika benar terjadi penyalahgunaan anggaran, maka hal tersebut akan mencoreng komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan IKN yang bersih dan transparan.
“Proyek di IKN bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga simbol masa depan bangsa. Maka, akuntabilitas harus dijaga,” ujar pengamat kebijakan publik, Dian Permana.
Menanti Langkah Tegas
MSBI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka bahkan berencana menggelar aksi demonstrasi apabila KPK tidak segera mengambil langkah konkret.
“Kami ingin agar masyarakat tahu dan ikut mengawasi. Jangan sampai proyek besar ini hanya menjadi ladang bancakan segelintir pihak,” tutup Ahmad.
