Jangkauan Jakarta Utara – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui kebijakan sekolah swasta gratis yang akan menjadi salah satu prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2025. Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh warga ibu kota.
Menurut Rano Karno, kebijakan ini dirancang untuk menjawab keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang selama ini menjadi persoalan klasik di Jakarta.
Jawaban atas Keterbatasan Sekolah Negeri
Rano Karno menyampaikan bahwa setiap tahun ribuan siswa di Jakarta tidak tertampung di sekolah negeri, khususnya pada jenjang SD dan SMP. Kondisi tersebut membuat sekolah swasta menjadi alternatif, namun tidak semua keluarga mampu menanggung biaya pendidikan.
“Sekolah swasta gratis menjadi solusi konkret agar anak-anak Jakarta tetap bisa mengakses pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya,” ujar Rano Karno.
Ia menegaskan, negara hadir untuk memastikan tidak ada anak yang terhambat mengenyam pendidikan hanya karena faktor ekonomi.
Skema Pembiayaan dari APBD DKI 2025
Dalam kebijakan tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran khusus untuk membiayai operasional sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Pembiayaan meliputi biaya pendidikan dasar, operasional sekolah, serta kebutuhan penunjang pembelajaran siswa.
Rano Karno menegaskan bahwa penganggaran ini dilakukan secara terukur dan akuntabel, dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar dana publik digunakan secara tepat sasaran.
“APBD DKI 2025 kita arahkan betul-betul untuk sektor strategis, dan pendidikan adalah prioritas utama,” tegasnya.
Baca juga: Pramono Siapkan Pergub Tertibkan Gedung Bermasalah di Jakarta
Seleksi Sekolah Swasta dan Standar Mutu
Tidak semua sekolah swasta akan otomatis masuk dalam program sekolah gratis. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan seleksi berdasarkan kriteria tertentu, seperti akreditasi, kualitas tenaga pendidik, sarana prasarana, serta komitmen sekolah terhadap transparansi dan kualitas layanan.
Rano Karno menekankan bahwa kualitas pendidikan tetap menjadi perhatian utama. Program sekolah swasta gratis tidak boleh menurunkan standar pembelajaran.
“Kita ingin gratis, tapi tetap bermutu. Anak-anak Jakarta harus mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujarnya.
Perluas Akses Pendidikan Berkeadilan
Kebijakan ini dinilai sejalan dengan prinsip pendidikan berkeadilan, di mana seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah tanpa diskriminasi ekonomi. Program ini juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah di Jakarta.
Selain itu, sekolah swasta gratis juga diproyeksikan membantu mengurangi beban sekolah negeri yang selama ini mengalami kepadatan siswa.
Dukungan DPRD dan Masyarakat
Rano Karno menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan anggaran dan regulasi pendukung program tersebut. Ia optimistis kebijakan ini mendapat dukungan luas karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Ini program pro-rakyat. Kami yakin DPRD dan masyarakat akan mendukung penuh,” katanya.
Harapan Dorong Kualitas SDM Jakarta
Melalui kebijakan sekolah swasta gratis, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini. Pendidikan yang merata dan terjangkau diyakini menjadi fondasi penting bagi daya saing Jakarta sebagai kota global.
Rano Karno menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar pengeluaran anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Jakarta.
“Kalau kita ingin Jakarta maju, maka pendidikannya harus kuat dan inklusif,” pungkasnya.
